Kompas TV internasional kompas dunia

Debt Collector di AS Kini Diperbolehkan Tagih Utang Lewat Media Sosial

Sabtu, 4 Desember 2021 | 01:05 WIB
debt-collector-di-as-kini-diperbolehkan-tagih-utang-lewat-media-sosial
Ilustrasi media sosial. Debt collector atau penagih utang di Amerika Serikat (AS) kini diizinkan untuk menagih utang melalui media sosial atau pesan teks di media sosial. (Sumber: Adem AY on Unsplash)

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Debt collector atau penagih utang di Amerika Serikat (AS) kini diizinkan untuk menagih utang melalui media sosial atau pesan teks di media sosial. 

Aturan dari Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) itu mulai diberlakukan pekan ini. Melansir BBC pada Jumat (3/12/2021), aturan itu membuka peluang penagih utang untuk melayangkan pesan langsung ke jutaan warga AS yang memiliki pinjaman.

Sejumlah kritikus menyatakan, pesan dari penagih utang bisa hilang secara online. Lainnya menyebut bahwa aturan itu mengarah pada pelanggaran privasi dan penyebaran penipuan baru.

Baca Juga: Tanpa Firasat Apa-Apa, Debitur Singapura Didatangi Dewa Keberuntungan, Ternyata Debt Collector

Sementara, para pendukung aturan itu menyatakan, perubahan itu merupakan pembaruan sederhana atas aturan yang dibuat pada tahun 1970-an.

Perubahan, yang disetujui oleh CFPB tahun lalu di bawah pemerintahan Trump itu mengharuskan kreditur menghubungi peminjam secara pribadi. Ini berarti, pemberi pinjaman dapat mengirim pesan langsung, namun tidak mengunggah pesan di halaman publik media sosial peminjam.

Konsumen dapat memilih untuk keluar dari pesan-pesan ini, tapi kreditur tidak memerlukan izin untuk menghubungi orang. Namun, tidak ada aturan soal berapa banyak pesan yang boleh mereka kirim.

Baca Juga: Telanjur Pinjam ke Pinjol dan Diteror Debt Collector? Ini yang Harus Dilakukan

Pemberi pinjaman berpendapat bahwa aturan itu perlu diubah, mengingat Undang-Undang Praktik Penagihan Utang yang Adil, yang mengatur industri pinjaman, menjadi UU pada tahun 1977, jauh sebelum media sosial dan teks ponsel diciptakan. 

Aturan itu juga membatasi panggilan telepon. Kreditur dapat melakukan 7 panggilan telepon tiap minggu untuk satu utang tertentu. Namun, konsumen dengan banyak utang dapat ditelepon belasan kali tiap minggunya.

Penulis : Vyara Lestari | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : BBC



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19