Kompas TV internasional kompas dunia

Dekrit Taliban: Perempuan Tidak Boleh Dipaksa Menikah dan Janda Berhak Atas Harta Mendiang Suami

Jumat, 3 Desember 2021 | 22:45 WIB
dekrit-taliban-perempuan-tidak-boleh-dipaksa-menikah-dan-janda-berhak-atas-harta-mendiang-suami
Pemerintah Taliban di Afghanistan hari Jumat (03/12/2021) menerbitkan dekrit tentang hak-hak perempuan yang menetapkan aturan tentang pernikahan dan barang hak milik, yang menyatakan perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan janda wajib memiliki bagian dari properti atau hak milik mendiang suaminya. (Sumber: Associated Press)

ISLAMABAD, KOMPAS.TV - Pemerintah Taliban di Afghanistan menerbitkan dekrit tentang hak-hak perempuan. Ddekrit pemerintah Taliban itu menetapkan perempuan tidak boleh dianggap sebagai "hak milik (properti)" dan harus menyetujui pernikahan yang akan dia jalani.

Dekrit tersebut adalah kemajuan besar bagi penghargaan terhadap perempuan, namun belum menyebutkan akses perempuan ke pendidikan atau pekerjaan di luar rumah.

"Seorang perempuan bukanlah properti, tetapi manusia yang mulia dan bebas; tidak ada yang bisa memberikan perempuan kepada siapa pun dengan imbalan perdamaian ... atau untuk mengakhiri permusuhan," demikian tertulis dekrit Taliban, yang dirilis oleh juru bicara Zabihillah Muhajid, seperti dilansir Straits Times, Jumat (3/11/2021).

Dekrit tersebut menetapkan aturan yang mengatur pernikahan dan barang hak milik untuk perempuan, yang menyatakan perempuan tidak boleh dipaksa menikah, dan janda wajib memiliki bagian dari properti atau hak milik mendiang suaminya.

Pengadilan harus mempertimbangkan aturan ketika membuat keputusan, dan kementerian agama dan informasi harus mempromosikan hak-hak ini, kata keputusan itu.

Baca Juga: Mantan Presiden Afghanistan Sebut Taliban Saudara, Ungkap Para Perempuan akan Kembali Bersekolah

Pemerintah Taliban di Afghanistan hari Jumat (03/12/2021) menerbitkan dekrit tentang hak-hak perempuan yang menetapkan aturan tentang pernikahan dan barang hak milik, yang menyatakan perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan janda wajib memiliki bagian dari properti atau hak milik mendiang suaminya. (Sumber: Straits Times via AFP)

Namun, tidak disebutkan bahwa perempuan dapat bekerja, mengakses fasilitas di luar rumah atau pendidikan, yang telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia.

Selama pemerintahan sebelumnya dari 1996 hingga 2001, Taliban melarang perempuan meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki dan menutup wajah dan kepala serta anak perempuan menerima pendidikan.

Taliban mengatakan mereka telah berubah, dan sekolah menengah untuk anak perempuan di beberapa provinsi telah diizinkan untuk dibuka. Tetapi banyak perempuan dan pembela hak asasi tetap skeptis.

Komunitas internasional, yang membekukan miliaran dollar AS dana bank sentral Afghanistan dan dana pinjaman untuk pembangunan menjadikan hak-hak perempuan sebagai elemen kunci dari setiap keterlibatan di masa depan dengan Afghanistan.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Straits Times



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19