Kompas TV bisnis kebijakan

Peneliti Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Bisa Ganggu Iklim Investasi

Jumat, 3 Desember 2021 | 17:33 WIB
peneliti-sebut-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-bisa-ganggu-iklim-investasi
Ilustrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membahayakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. (Sumber: Kompas.tv/Ant )

JAKARTA, KOMPAS.TV – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membahayakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini berpotensi membuat iklim investasi Indonesia menjadi stagnan, karena investor akan terdorong mengambil langkah wait and see, setidaknya untuk dua tahun ke depan.

“Hal itu karena beberapa aturan turunan masih diperlukan untuk menjadi acuan implementasi UU Cipta Kerja. Padahal, aturan turunannya tidak lagi dapat dikeluarkan sampai dua tahun mendatang,” terangnya.

Pingkan menuturkan, aliran modal asing menjadi salah satu faktor penting dalam menopang neraca transaksi berjalan.

Pembangunan infrastruktur yang masif di beberapa wilayah di Indonesia seringkali juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor pendorong agresifnya Indonesia dalam mengejar aliran modal asing.

Baca Juga: Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Mahfud MD: Kata Siapa Tidak Bisa Diterapkan?

Oleh karena itu, konsistensi regulasi dan kestabilan iklim sosial politik diperlukan untuk menunjang pertumbuhan iklim investasi di Indonesia ke depan.

Kedua hal itu pun disebutnya, menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, khususnya dengan status UU Cipta Kerja saat ini.

Dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2021, Indonesia mencatatkan realisasi kumulatif investasi sebesar Rp659,4 triliun dengan Rp216,7 triliun diserap dalam triwulan ketiga.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19