Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

China Klaim Natuna Utara Miliknya, Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Migas

Kamis, 2 Desember 2021 | 13:02 WIB
china-klaim-natuna-utara-miliknya-minta-indonesia-hentikan-pengeboran-migas
Peta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lokasi kegiatan eksploitasi minyak dan gas di Laut Natuna Utara. (Sumber: Kompas.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Ketegangan antara Indonesia dan China kembali terjadi belakangan ini. China meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim Laut China Selatan yang diklaim oleh keduanya. Indonesia menyebutnya Laut Natuna Utara. 

Sebuah surat dari Diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena lokasinya berada di wilayah China, dilansir dari Kontan.co.id.

Permintaan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya itu, meningkatkan ketegangan antara China dan Indonesia di wilayah strategis tatkala ekonomi global juga sedang bergejolak.

Anggota Komisi I DPR Indonesia Muhammad Farhan mengatakan, surat itu sedikit mengancam karena merupakan upaya pertama Diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus terhadap hak-hak Indonesia di bawah Hukum Laut.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan yang mendapatkan arahan mengenai surat itu, dikutip Kamis (2/12/2021)

Namun, para pemimpin Indonesia tetap diam mengenai masalah itu. Farhan dan dua orang lain menduga para pemimpin menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan China.

Baca Juga: Ini Yang Dibahas Menhan Prabowo Subianto dengan Menhan China!

Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak banyak berkomentar. "Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan," kata seorang juru bicara.

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus berbentuk U.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19