Kompas TV nasional politik

Peneliti Jelaskan Sulitnya Gerakan PA 212 Jadi Parpol, Terkait Dana dan Elit Partai Politik

Rabu, 1 Desember 2021 | 10:42 WIB
peneliti-jelaskan-sulitnya-gerakan-pa-212-jadi-parpol-terkait-dana-dan-elit-partai-politik
Ilustrasi. Suasana aksi reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Kata Peneliti dari The political literacy Muhammad Hanifudin 212 sulit jadi parpol terkait dana dan elit partai (Sumber: Kompas.tv/Ant/Aruna)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti dan Pengamat Politik Islam dari The Polical Literacy, Muhammad Hanifudin, menyatakan sebagai sebuah gerakan, Persaudaran Alumni 212 (PA) sulit untuk menjadi partai politik. Hal ini terkait dana untuk jadi partai yang tidak sedikit, juga terkait dengan elit politik.

“Dalam percaturan politik Islam di Indonesia, keberadaan PA 212 masih akan tetap bergantung dengan elit politik,” papar Hanif kepada KOMPAS TV via pesan Whatsapp, Rabu (1/12).

Penulis buku Peran KPK dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi itu mengingatkan, dalam perjalanannya selama ini, 212 tidak sekadar gerakan bela agama semata, tetapi juga gerakan politis.

“212 dalam sejarahnya mendukung calon tertentu yang berkontestasi dalam perebutan kekuasaan. Semisal Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Meskipun wajar adanya,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Reuni PA 212, Pengamat: Gaungnya Tidak Sekuat Jika Momentum Politik

PA 212 sebagai Pressure Group Politik

Hanif juga menjelaskan soal kemungkinan 212 jadi partai politik yang menurutnya akan sulit tercapai. Hal ini terkait dengan metode gerakan 212.

“Dalam beberapa pernyataan tokoh PA 212, tidak akan jadi partai politik. Dalam prespektif ilmu politik, sejauh ini, PA 212 adalah pressure group (kelompok penekan),” jelas Hanif.

Hanif juga memaparkan, sebagai kelompok penekan, tugas 212 sebagai gerakan adalah membingkai isu. Upaya ini nantinya berelasi dengan para elit partai. Hal ini, kata dia, juga terkait gerakan sebagai pressure grup yang tidak butuh terlalu modal dana dan bisa jadi berelasi dengan elit partai. 

“Keberadaannya dipengaruhi oleh kemampuan membingkai isu dan menjalin relasi dengan pemangku kebijakan dan elit partai,” tambahnya

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Tahanan Polres Kembali Di Tangkap

Senin, 24 Januari 2022 | 16:36 WIB
Berita Daerah

Pementasan Tari Sanghyang

Senin, 24 Januari 2022 | 16:28 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19