Kompas TV nasional hukum

Vonis 5 Tahun Penjara untuk Nurdin Abdullah, JPU Nyatakan Pikir-Pikir

Selasa, 30 November 2021 | 00:02 WIB
vonis-5-tahun-penjara-untuk-nurdin-abdullah-jpu-nyatakan-pikir-pikir
Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Makassar menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun terhadap mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (Sumber: Tangkapan layar YouTube KPK)

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Nonaktif Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengaku akan pikir-pikir terkait vonis yang dijatuhkan hakim.

JPU KPK dalam kasus tersebut, Zaenal Abidin, yang diwawancarai wartawan seusai sidang pembacaan putusan terhadap Nurdin Abdullah, Senin (29/11/2021) malam, mengatakan, secara umum putusan majelis hakim sudah mengambil alih tuntutan jaksa.

“Sebagaimana rekan-rekan tahu semua, putusan ini sudah majelis hakim sudah mengambil alih sebagian besar tuntutan kita, baik penerapan pasalnya maupun pembuktiannya,” ucapnya melalui rekaman suara.

Dia juga menyebut bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yakni pidana penjara selama lima tahun terhadap Nurdin sudah melebihi 2/3 dari tuntutan jaksa, yakni enam tahun.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Wajib Bayar Uang Pengganti Rp2,1 M dan 350.000 dollar Singapura

Meski demikian, pihaknya masih akan menganalisa lebih lanjut putusan yang dijatuhkan tersebut.

“Namun kita masih ada waktu tujuh hari. Kami masih pikir-pikir dan akan analisa lebih lanjut dalam tim kita, dan akan kita laporkan kepada pimpinan sikap apa yang akan kita ambil terhadap putusan ini,” tambahnya.

Zaenal juga menyebut bahwa sebagian besar tuntutan sudah masuk dalam putusan ini. Sehingga pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim.

“Pada prinsipnya kami apresiasi putusan hakim ini. Ini bukan puas atau tidak puas, kami mengapresiasi karena hakim ini mengambil alih sebagian besar daripada tuntutan kami.”

“Baik dari segi penerapan pasalnya, kan terbukti semua. Baik dakwaan kesatu pertama, dakwaan kedua terbukti semua oleh hakim,” tambahnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19