Kompas TV nasional hukum

Edy Rahmat, Perantara Suap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 4 Tahun Penjara

Senin, 29 November 2021 | 15:35 WIB
edy-rahmat-perantara-suap-gubernur-nonaktif-sulsel-nurdin-abdullah-divonis-4-tahun-penjara
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar vonis 4 tahun penjara Edy Rahmat, Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Sulawesi Selatan. (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV/Ninuk)

SULAWESI SELATAN, KOMPAS.TV- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar vonis 4 tahun penjara Edy Rahmat, Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Sulawesi Selatan.

Vonis tersebut diberikan hakim, karena Edy Rahmat terbukti bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Edi Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 tahun,” baca hakim Ibrahim Palino didampingi M. Yusuf Karim dan Arif Agus Nindito, Senin (29/11/2021)

“Dan denda sebesar Rp200 juta rupiah dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana kurungan selama 2 bulan menetapkan masa penangkapan yang dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.”

Dalam persidangan, Hakim Ibrahim Palino menyampaikan kepada Edy Rahmat untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.

Baca Juga: Terima Suap Rp13,8 Miliar, Nurdin Abdullah Salahkan Bawahan dan Minta Vonis Bebas

“Saudara punya hak untuk mengajukan atau menerima atau menolak putusan dan mengajukan permohonan banding dan tentunya saudara juga, UU menyiapkan saudara juga berpikir-pikir lebih dulu sebelum menentukan sikap dalam tenggang waktu 7 terhitung besok,” ucap hakim.

“Kalau dalam 7 hari saudara tidak menentukan sikap, atau tidak mengajukan upaya hukum atau diam-diam saja, maka secara hukum saudara dinyatakan telah menerima putusan.”

Sebagai informasi, Edy Rahmat merupakan perantara suap dan gratifikasi Gubernur noaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Hakim menilai Edy bersalah melakukan pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19