Kompas TV nasional hukum

5 Poin Putusan Krusial MK dalam Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Minggu, 28 November 2021 | 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kamis (25/11) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai inkonstitusional bersyarat.

Berikutnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Dalam masa perbaikan, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari UU Ciptaker.

Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo menyatakan, ia akan mematuhi keputusan MK; termasuk soal tetap pemberlakuan UU Ciptaker sampai perbaikan dilakukan.

Ada lima poin putusan krusial MK dalam Sidang Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja. Apa saja?

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Kebut Perbaikan UU Cipta Kerja, Memang Salahnya Ada di Mana?

Yang pertama, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat; sampai ada perbaikan.

Kedua, UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Tiga, memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dalam jangka dua tahun.

Keempat, jika dalam dua tahun perbaikan tidak selesai, materi muatan UU yang dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali.

Dan terkahir, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan strategis, dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan UU Ciptaker.

Penulis : Natasha Ancely

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19