Kompas TV bisnis kompas bisnis

MK: Pemerintah dan DPR Harus Perbaiki UU Cipta Kerja!, Pemerintah Tanggapi Akan Segera Perbaiki Itu

Kamis, 25 November 2021 | 23:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah dan DPR harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan.

Dalam masa perbaikan, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Baca Juga: Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK, Menko Airlangga Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Salah satu pertimbangannya adalah penggabungan UU tidak jelas, apakah pembuatan UU baru atau revisi.

UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai adanya perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

Merespons putusan MK, pemerintah akan menyiapkan perbaikan Undang-Undang sesuai dengan putusan MK.

Namun, Migrant Care sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan judicial review menilai perbaikan perlu dilakukan secara cepat untuk melindungi pekerja migran.

Baca Juga: YLBHI Respons MK: Putusan soal UU Cipta Kerja Tidak Berani Lurus dan Tegas!

Penulis : Shinta Milenia

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19