Kompas TV nasional politik

Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK, Menko Airlangga Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Kamis, 25 November 2021 | 21:34 WIB
pemerintah-siap-laksanakan-putusan-mk-menko-airlangga-tegaskan-uu-cipta-kerja-masih-berlaku
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus (Sumber: Tribun Palu/HO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK dengan menyiapkan perbaikan UU Cipta Kerja, serta melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK dalam putusan tersebut.

Hal ini ditegaskan Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara hybrid bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kamis (25/11/2021).

“Setelah mengikuti sidang MK, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga: Migrant Care Menilai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Masih Mengambang

Dia mengatakan setelah diuji formil, UU Cipta Kerja yang merupakan terobosan hukum yaitu menyatukan berbagai tumpang tindih peraturan dalam satu undang-undang, UU Cipta Kerja masih berlaku.

Hal itu sesuai dengan putusan MK yang menyatakan undang-undang tersebut masih berlaku sampai adanya perbaikan. Dalam putusan tersebut MK memberikan tenggat waktu dua tahun bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perbaikan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Baca Juga: Pengamat: MK Terlihat Memutus Ragu-ragu Uji Materi UU Cipta Kerja

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Buruh Di Majalengka Tuntut UMK Naik

Kamis, 25 November 2021 | 21:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19