Kompas TV nasional hukum

Tidak Ada Penyekatan di Libur Nataru, tapi Polri Imbau Masyarakat Tidak Mudik

Jumat, 26 November 2021 | 05:05 WIB
tidak-ada-penyekatan-di-libur-nataru-tapi-polri-imbau-masyarakat-tidak-mudik
Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. Polri tidak akan melakukan penyekatan di libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). (Sumber: Tribun News)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mabes Polri telah memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan lonjakan kegiatan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan saat ini kepolisian sedang menyiapkan standar prosedur operasional pengamanan yang akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang berpotensi munculnya kegiatan masyarakat di masa libur Nataru 2021.

Menurut Ramadhan pada libur Nataru ini Polri tidak melakukan penyekatan, namun tetap melakukan pengamanan libur Nataru yang disesuaikan dengan kebijakan PPKM level 3 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Baca Juga: Anies Siapkan Pergub soal Pengendalian Covid-19 saat Libur Nataru, Ditargetkan Terbit Awal Desember

Di sisi lain Polri juga melakukan sosialisasi PPKM level 3 sebagai upaya pencegahan lonjakan kegiatan masyarakat di masa libur Nataru pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

"Pola pengamanan yang dilakukan sedang disiapkan, namun Polri tidak melakulan penyekatan tapi mengoptimalkan pengamanan dalam rangka pengamanan Nataru," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Kamis (25/11/2021).  

Pemerintah telah mengeluarkan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Baca Juga: Kapolri Minta Warga yang Nekat Mudik Nataru Lapor ke Posko PPKM Setempat

Dalam Inmendagri terdapat sejumlah aturan untuk mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa libur Nataru.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19