Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Jokowi Minta Pejabat Tinggalkan Kebiasaan "Jadul" Saat Layani Investor

Rabu, 24 November 2021 | 11:23 WIB
jokowi-minta-pejabat-tinggalkan-kebiasaan-jadul-saat-layani-investor
Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk meninggalkan kebiasaan jadul dalam memberikan pelayanan kepada investor (24/11/2021). (Sumber: Instagram @jokowi)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meninggalkan kebiasaan lama yang menghambat investasi. Menurut Presiden Jokowi, dengan pelayanan yang baik saja investor belum tentu datang, apalagi jika tidak dilayani dengan baik.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021, Rabu (24/11/2021).

“Belum tentu kita layani dengan baik, investasi akan datang. Apalagi tidak dilayani, dilayani saja belum tentu investor datang, apalagi tidak dilayani dengan baik. Oleh sebab itu pola-pola lama, hal-hal 'jadul' semua harus kita tinggalkan,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Presiden menyampaikan, layanan yang baik harus diberikan kepada semua jenis investor. Jangan hanya kepada investor besar saja. Jika diperlukan, dokumen perizinan untuk investor bisa diantarkan ke tempat investor tersebut.

Baca Juga: Mulai 24 Desember - 2 Januari 2022, Mal Buka sampai Jam 22.00 Waktu Setempat

“Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil, terutama itu, layani dengan baik, izin berikan semua gratis,” tutur Jokowi.

Dia juga meminta kepala daerah agar memiliki target penerbitan izin UMKM. Sehingga menjadi tolak ukur kemudahan pelayanan pembuatan perizinan. Semakin mudah membuat izinnya, semakin banyak izin usaha yang diterbitkan.

Selain itu, izin usaha juga bisa digunakan UKM untuk mengajukan kredit modal ke bank.

“Tahun ini misalnya 10.000 usaha kecil berikan izin gratis, yang kecil-kecil itu urus. Kalau mereka pegang yang namanya izin, bisa mudah ke lembaga keuangan karena perizinan jadi syarat selain syarat-syarat lain, kalau pegang ini (izin) akan memudahkan,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19