Kompas TV nasional hukum

Bupati Kuansing Ajukan Praperadilan Minta Hakim Membebaskannya, KPK Bereaksi: Kami Siap Hadapi

Senin, 22 November 2021 | 17:28 WIB
bupati-kuansing-ajukan-praperadilan-minta-hakim-membebaskannya-kpk-bereaksi-kami-siap-hadapi
Pelaksana Juru Bicara KPK Ali Fikri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra disebut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus yang menjeratnya.

Seperti diketahui, Andi Putra merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Riau.

Baca Juga: KPK Amankan Uang Saat Geledah Rumah Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara Muhammad Taufik

Menanggapi langkah Bupati Kuansing, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tersebut.

"Informasi yang kami peroleh, benar salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan. KPK tentu siap menghadapinya," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (22/11/2021).

KPK, kata Ali, memastikan bahwa seluruh penyidikan kasus yang menjerat Andi Putra sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur aturan hukum sehingga optimistis gugatan tersebut akan ditolak oleh pengadilan.

Baca Juga: Penyelidikan Kasus Korupsi KTP-el Masih Berjalan, Hari Ini KPK Periksa Empat Saksi

Dikutip dari laman sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Andi Putra mendaftarkan gugatan praperadilan pada tanggal 10 November 2021 dengan nomor perkara 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Sebagai pemohon adalah Andi Putra, sedangkan termohon adalah KPK c.q. pimpinan KPK.

Dalam petitum permohonan praperadilannya, Andi Putra meminta hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK tidak berdasar atas hukum sehingga surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman Selanjutnya

Sumber : Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19