KPPU Minta Pemerintah Lebih Transparan Soal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Tes PCR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kebijakan soal harga tes polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia sudah tepat.

Namun pemerintah juga diminta lebih terbuka soal perhitungan harga eceran tertinggi (HET) agar pengawasan harga tes PCR terhadap kebijakan HET lebih efektif. 

Hal ini disampaikan KPPU dalam siaran pers yang diterima KOMPAS TV, Sabtu (13/11/2021).

"KPPU mengimbau pemerintah agar lebih terbuka dalam perhitungan harga eceran tertinggi agar pengawasan harga tes PCR terhadap kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah dapat lebih efektif," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Daswin Nur.

KPPU melihat selama pandemi, pemerintah telah memberikan kemudahan untuk melakukan importasi alat alat kesehatan, termasuk reagen PCR sehingga terdapat banyak perusahaan pengimpor reagen. 

Baca Juga: Bahas Harga PCR, Komisi VI DPR RI Panggil Pihak Bio Farma

Namun saat ini belum diketahui asumsi harga reagen yang menjadi patokan pemerintah dalam menentukan HET.

Dalam praktek, harga reagen dapat disesuaikan pemasok rata-rata 37,29 persen pasca penetapan tarif PCR di bulan Agustus 2021.

"Ini dapat mengindikasikan adanya peran importir dan distributor reagen dalam mempengaruhi tarif PCR," ungkap Daswin.

KPPU menyatakan akan melakukan pendalaman terkait importir reagen serta potensi adanya kelompok usaha dalam pelaku usaha laboratorium.

Baca Juga: Kemenkes Terus Evaluasi Harga PCR demi Cegah Masuk Kepentingan Bisnis

KPPU berpendapat bahwa kebijakan pemerintah melalui HET dapat merupakan kebijakan yang terbaik saat ini. Hal ini karena jasa tes PCR bersifat inelastis dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.