Kompas TV internasional kompas dunia

Percobaan Mengejutkan Pegawai Facebook di India: Algoritma Tuntun Pengguna kepada Konten Menghasut

Minggu, 24 Oktober 2021 | 21:50 WIB
percobaan-mengejutkan-pegawai-facebook-di-india-algoritma-tuntun-pengguna-kepada-konten-menghasut
Pihak keluarga meratapi jenazah Muhammad Mudasir, pria India yang terbunuh dalam kekerasan komunal di New Delhi pada Februari 2020. Kekerasan komunal dan SARA di India tak jarang dikobarkan ujaran kebencian yang menyebar lewat Facebook. (Sumber: Manish Swarup/Associated Press)

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Facebook tak tegas dalam memberantas konten misinformasi dan ujaran kebencian di India. Hal tersebut terungkap dalam bocoran dokumen internal yang didapatkan Associated Press.

Dokumen-dokumen ini berasal dari tim hukum pembocor (whistleblower) Facebook, Frances Haugen.

Salah satu berkas menunjukkan percobaan mandiri oleh seorang pegawai Facebook di India. 

Pegawai yang namanya disensor itu membuat akun baru dan hanya mengikuti halaman atau bergabung grup yang disarankan Facebook. Hasilnya, ia “terkejut” melihat kebencian setiap waktu.

Pegawai tersebut membuat akun dan memantaunya selama tiga pekan. Ia sengaja memilih periode menjelang pemilu ketika konten-konten misinformasi dikhawatirkan akan bermunculan.

Baca Juga: Bos Twitter Jack Dorsey Mengejek Ide Mark Zuckerberg Bikin Facebook Jadi Metaverse

Kebetulan, dalam periode itu, terjadi peristiwa kekerasan yang mengejutkan India, yakni serangan militan di Kashmir yang menewaskan 40 tentara. Peristiwa itu menyebabkan India hampir berperang dengan Pakistan.

Dalam berkas berjudul “Sebuah Tes Pengguna India yang Menyelami Lautan Pesan Nasionalistik dan Mempolarisasi”, pegawai itu mengaku menyaksikan konten misinformasi membanjiri lini masa (news feed).

Pegawai itu mendeskripsikan lini masanya, “hampir menjadi rentetan konstan konten-konten nasionalis yang mempolarisasi, misinformasi, serta kekerasan dan darah”.

Setelah peristiwa di Kashmir, grup-grup yang disarankan Facebook menayangkan konten-konten ujaran kebencian, rumor tak terverifikasi, hingga konten kekerasan yang viral.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Buruh Pabrik Karet Mogok Kerja

Rabu, 8 Desember 2021 | 02:19 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19