Kompas TV klik360 sinau

Simak! Ketentuan Baru Tarif PPnBM Berdasarkan Tingkat Emisi Kendaraan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:04 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan merilis ketentuan baru terkait tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan beroda empat atau lebih di dalam negeri.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Melalui peraturan tersebut, tarif PPnBM akan dikenakan berdasarkan pada kapasitas mesin, kadar emisi CO2, serta efisiensi konsumsi BBM.

Ketentuan tarif PPnBM baru ini diterapkan untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, serta mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Mobil listrik dengan kapasitas 10-15 orang termasuk pengemudi akan terkena tarif PPnBM sebesar 15 persen. Tarif ini juga berlaku untuk semua jenis mobil bermesin BBM atau diesel yang kapasitas mesinnya di bawah 3.000 cc.

Tetapi bila saat dites tingkat efisiensinya di atas 15,5 km per liter atau emisi CO2 di atas 150 gram per km, akan dikenai tarif 20 hingga 40 persen.

Beban PPnBM sebesar 40 sampai 70 persen akan dikenakan untuk mobil dengan kapasitas mesin 3.000 – 4.000 cc, dan tingkat emisi kurang dari 150 gram per km hingga lebih dari 250 gram per km.

Angka tertingginya adalah tarif PPNBM sebesar 95 persen yang dikenakan untuk mobil dengan kapasitas mesin lebih dari 4.000 cc.

Tak hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, beban PPnBM berdasarkan tingkat emisi juga dikenakan untuk motor roda dua atau tiga dengan kapasitas mesin 250-500 cc sebesar 60 persen.

Sedangkan motor roda dua atau tiga dengan kapasitas mesin lebih dari 500 cc akan dibebankan tarif PPnBM sebesar 95 persen.

Ketentuan lengkapnya tertuang dalam salinan PMK 141/2021 berikut ini.

Baca Juga: Kemenkeu: Pendapatan Negara Maju Ditopang Pajak

(*)

Grafis: Arief Rahman

Penulis : Gempita Surya

Sumber : Kompas TV/Kemenkeu



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19