Kompas TV nasional sapa indonesia

Pinjol Legal dan Ilegal Duduki Peringkat Kedua Pengaduan Terbanyak di YLKI

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:06 WIB
pinjol-legal-dan-ilegal-duduki-peringkat-kedua-pengaduan-terbanyak-di-ylki
Kasus pinjaman online, baik ilegal maupun legal, menduduki peringkat kedua terbanyak aduan yang masuk ke YLKI. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kasus pinjaman online (pinjol), baik ilegal maupun legal, menduduki peringkat kedua terbanyak aduan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), jumlahnya mencapai 15 persen dari total aduan.

Pengurus harian YLKI Sudaryatmo menjelaskan, berdasarkan data pengaduan YLKI, fenomena maraknya aduan pinjol sudah ada sejak tiga tahun lalu.

Bahkan, pinjol pernah menduduki urutan kedua pengaduan yang paling banyak diadukan setelah perdagangan online atau e-commerce.

Baca Juga: PPATK: Ada Hubungan Antara Pinjol Resmi dan Ilegal

“Dari catatan YLKI, yang mengadu itu tidak hanya pinjol ilegal, pinjol legal pun ada pengaduannya. Memang persentasenya lebih banyak pinjol ilegal,” ucapnya di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Sabtu (23/10/2021).

Pengaduan terkait pinjol yang masuk ke YLKI biasanya terkait penagihan, kontrak yang tidak fair atau tidak adil, dan tidak adanya transparansi produk.

Terkait kontrak yang tidak fair, misalnya ketika konsumen mengakses layanan pinjol, konsumen harus memberikan persetujuan terhadap isi perjanjian yang tidak fair. Salah satunya, persetujuan mengakses data kontak yang ada di ponsel konsumen.

“Ketiga, tidak adanya transparansi produk pinjol. Ini kan sebenarnya untuk menutupi bahwa di dalam bisnis pinjol itu ada praktik unfair charging. Jadi konsumen dari awal tidak pernah tahu jenis pungutannya apa saja dan besarannya berapa,” urainya.

Nantinya, setelah pembayaran angsuran bermasalah, baru konsumen tahu model bisnis pinjol seperti ini.

Menurut Sudaryatmo, seharusnya sebelum konsumen mengakses aplikasi pinjol, mereka diberi simulasi, sehingga saat benar-benar mengakses layanan pinjol, konsumen tahu persis besaran biaya yang harus dibayar.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19