Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Indek Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Negeri Rayahan Koruptor?

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:05 WIB

Tajuk Rencana Harian Kompas Senin,18 Oktober 2021 lugas dan tegas! Judulnya adalah Negeri Rayahan Koruptor. Judul itu merupakan respon atas serial penangkapan para bupati yang terlibat dalam kasus korupsi.

Diksi Korupsi terasa eufemisme. Apalagi dijadikan singkatan KKN, korusi, kolusi dan nepotisme. Istilahnya terasa begitu canggih. Namun sejatinya istilah mengaburkan makna sejatinya. 

Sejatinya korupsi adalah penggarongan uang rakyat, perampokan uang rakyat, atau minimal pencurian uang rakyat dan akibatnya memiskinkan rakyat.

Istilah KKN pun diplesetkan menjadi NKK yang artinya narik kanca kanca. Menarik kanca-kanca menjadi bagian menikmati nikmatnya kekuasaan.

Kalau mengacu pada data KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 31 Maret 2021 ada 130 Bupati/Wali Kota dan wakilnya dan 22 gubernur eks gubernur dan wakilnya yang ditindak KPK.

Serial penggarongan uang rakyat itu sungguh memuakkan. Korupsi melibatkan suami-istri, ayah-anak. Dana korupsi digunakan berfoya-foya. Pamer kemewahan. Menikmati kenikmatan uang korupsi. Menikmati kehidupan hedonis.

Republik ini tampaknya sudah jadi rayahan pejabat penggarong uang rakyat. Mereka sudah tidak malu-malu lagi menggarong uang rakyat. 

Dana bansos yang seharusnya untuk orang miskin dikorupsi. Surat keputusan menteri diterbitkan untuk masuknya komisi ke kantong menteri. Dana korupsi itu dipakai berfoya-foya dan katanya untuk biaya operasional. 

Partai politik yang seharusnya bisa mengambil peran memilih untuk membisu. Partai politik ikut menggergaji lembaga pemberantas korupsi. Lembaga pemberantas korupsi diupayakan untuk berada di bawah control para oligarki. Yang tidak sepaham harus minggir.

Benar kata Prabowo Subianto dalam kampanye Presiden 2019. “Korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat.” Prabowo gagal menjadi Presiden 2019. Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus menurun. IPK 2021 posisi Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Posisi Indonesia setara dengan Gambia, lebih buruk dari Timor Leste.

Penulis : Aryo bimo

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19