Kompas TV regional update

Haji Lulung Tolak Nama Kemal Ataturk, Usul Ganti Jadi Turki Usmani sebagai Jalan di Jakarta

Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:08 WIB
haji-lulung-tolak-nama-kemal-ataturk-usul-ganti-jadi-turki-usmani-sebagai-jalan-di-jakarta
Haji Lulung usul wacana ganti nama jalan Ataturk jadi jalan Turki Usmani (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung, mengusulkan wacana pemberian nama Turki Usmani sebagai ganti nama alternatif dalam polemik pemberian nama Ataturk sebagai nama jalan di Menteng, DKI Jakarta.

Hal itu lantaran, kata Haji Lulung, Turki Usmani lebih bersejarah dibandingkan nama-nama lain, apalagi pemilihan Mustafa Kemal Pasha yang kontroversial dalam sejarah.

"Saya kira, kenapa tidak Turki Utsmani saja, kan banyak juga nama tempat atau daerah jadi nama jalan di Jakarta. Sebagai simbol peradaban Islam terakhir di dunia, penamaan Turki Utsmani akan menjadi doa dan inspirasi bagi generasi ke depan," tuturnya sebagaimana dikutip Antara, Kamis (21/10/21).

Lalu, apa yang membuat haji lulung menolak Kemal Ataturk?

Menurut Haji Lulung, Mustafa Kemal Ataturk adalah nama kontroversial yang mengusung sekulerisme. Apalagi, menurutnya, Ataturk mengubah Turki jadi negara sekuler dan membuat kesultanan Turki Usmani runtuh.

"Dia adalah seorang tokoh sekuler sehingga tidak layak namanya dijadikan nama jalan di sini," ujarnya.

Haji Lulung yang juga ketua DPW partai PPP DKI Jakarta mendukung pemerintah untuk mengganti rencana nama jalan DKI itu.

Baca Juga: Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta Belum Pasti Kok, Pemerintah Turki yang Putuskan

Ia juga meminta, pemerintah tidak sembarangan memberi nama jalan di DKI, hal  ini terkait dengan sejarah dan juga geografis. Sebab jika pemberian nama ini dipaksakan, ia menilai akan mencederai umat Islam di Indonesia.

"Kami sepenuhnya mendukung tukar guling usulan nama yang semangatnya adalah untuk menguatkan hubungan bilateral Indonesia-Turki," ucapnya. 

Haji Lulung juga mengapresiasi kerja sama bilateral Indonesia dan Turki, tapi ia juga meminta untuk memahami realitas masyarakat, khususnya Betawi terkait Mustafa Kemal Ataturk yang ditolak. 

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19