Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Target Cakupan Peserta JKN Sulit Tercapai, 17,36 Juta Peserta Masih Tunggak Iuran

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:22 WIB
target-cakupan-peserta-jkn-sulit-tercapai-17-36-juta-peserta-masih-tunggak-iuran
Ilustrasi Pemerintah menargetkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai 95 persen di akhir tahun 2024. (Sumber: promkes.kemkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menargetkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai 95 persen pada akhir 2024.

Namun, untuk mencapai hal tersebut tantangannya diperkirakan sangat besar. Pasalnya, program ini dihadapkan pada banyaknya peserta yang tidak aktif.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri menuturkan, peningkatan kepesertaan tidak aktif pada golongan pekerja penerima upah (PPU) swasta dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) adalah dampak dari pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan kunjungan peserta ke fasilitas kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)" ujar Asih, dikutip dari Kontan.co.id pada Kamis (21/10/2021).

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bulan Agustus 2021 tercatat jumlah peserta JKN mencapai 225,96 juta peserta.

Baca Juga: Kemenkes Siap Revisi Permenkes 54/2018 agar OMAI Masuk Jaminan Kesehatan Nasional

Dari angka tersebut, sebanyak 17,36 juta peserta berstatus tidak aktif. Dengan kata lain, peserta aktif yang rutin membayar iuran hanya 208,59 juta peserta.

Lebih lanjut, Asih mengungkapkan, meski jumlah peserta JKN yang tidak aktif cukup besar, tapi dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah peserta.

Sementara, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, tantangan peserta JKN tidak aktif bukan hanya berasal dari PPU swasta dan PBPU, tapi juga imbas berasal dari warga miskin yang sebelumnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Adanya Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 92/2021 menghapus 9 juta orang miskin dari daftar PBI, maka peserta riil per 1 Oktober 2021 sekitar 199.598.528 orang atau sekitar 73,92 persen," jelasnya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19