Kompas TV nasional update corona

Satgas Covid-19: Pelonggaran PPKM, Kasus Rendah Tak Berarti Prokes Boleh Longgar

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
satgas-covid-19-pelonggaran-ppkm-kasus-rendah-tak-berarti-prokes-boleh-longgar
Salah satu pusat perbelanjaan di Depok. (Sumber: Kompas.TV/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) di Jawa-Bali dengan pelonggaran aturan. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pelonggaran itu tidak boleh membuat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes).

Menanggapi hal ini, pusat perbelanjaan dan mal menyambut baik pelonggaran tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja bahwa pelonggaran ini memang disambut baik meski memang tidak bisa pelayanannya kembali 100 persen karena masih ada kapasitas-kapasitas yang masih dibatasi.

“Memang kategori usaha di level 1 dan 2 sudah hampir semua bisa beroperasi tapi tetap ada pembatasannya. Misalnya restoran terbatas 50 persen kapsitasnya, waktu makan juga terbatas. Kemudian bioskop meski sudah buka tetap menerapkan aturan yang serupa” terang Alphonsus dalam program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (20/10/2021).

Menurutnya, pemerintah memang sangat berhati hati dalam memberi pelanggoran sehingga khusus  untuk tempat bermain anak baru dizinkan beroperasi pada minggu ini.

“Saya kira, inilah kondisi terkini yang ada di pusat perbelanjaan, utamanya tempat bermain anak, setelah dua tahun tutup,” ujarnya.

Baca Juga: PPKM Jakarta dan Kota-kota Ini Turun ke Level 2, Anak-anak Boleh Masuk Bioskop

Pelonggaran untuk pusat perbelanjaan dan mal ini sudah mulai dilakukan sejak tiga bulan yang lalu yang diberikan secara bertahap. Jika setiap tahapan sudah dilewati dengan baik dan aman, kemudian diberikan pelonggaran berikutnya.

Meski demikain Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan, pelonggaran yang ditetapkan pemerintah jangan sampai memicu kerumunan dan penularan Covid-19.

Ia melihat Pemerintah seharusnya sudah punya roadmap untuk menghilangkan wabah virus Covid-19 menjadi endemik atau sporadis.

Untuk itu, menurutnya, rencana pemerintah dalam pelonggaran PPKM berdasarkan roadmap. Harus hati-hati dan harus diperiksa. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19