Kompas TV internasional kompas dunia

Mesir Lantik 100 Perempuan Menjadi Hakim Tinggi Dewan Negara, Pertama Kali Dalam Sejarah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 23:54 WIB
mesir-lantik-100-perempuan-menjadi-hakim-tinggi-dewan-negara-pertama-kali-dalam-sejarah
Sebagian perempuan yang dilantik menjadi hakim untuk Dewan Negara Mesir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mesir melantik 100 perempuan menjadi hakim tinggi bagi Dewan Negara Mesir. (Sumber: AP Photo/Tarek Wajeh)

KAIRO, KOMPAS.TV — Mesir untuk pertama kalinya melantik 100 hakim perempuan yang akan bergabung ke Dewan Negara Mesir, salah satu badan peradilan utama negara itu. Associated Press hari Selasa (19/10/2021) melaporkan, 98 wanita itu dilantik di hadapan hakim ketua Dewan Negara, Mohammed Hossam el-Din, dalam sebuah acara perayaan di Kairo.

Pengambilan sumpah dilakukan beberapa bulan setelah Presiden Abdel Fattah el-Sissi meminta perempuan untuk bergabung dengan Dewan Negara dan Kantor Penuntut Umum, dua badan peradilan yang sampai saat ini eksklusif hanya berisi laki-laki.

Ketua Dewan Negara Hossam el-Din menyambut para hakim baru, dengan mengatakan, “Mereka adalah tambahan penting bagi Dewan Negara.”

Beberapa perempuan yang dilantik mengaku bahagia karena impian perempuan generasi sebelumnya akhirnya terwujud.

“Ini adalah hari yang tak terlupakan. Ini adalah mimpi bagi kami dan juga untuk generasi sebelumnya," kata Radwa Helmy, salah satu hakim perempuan yang baru dilantik.

"Menjadi seorang wanita di salah satu lembaga peradilan utama di Mesir dan dunia Arab adalah mimpi," tutur Radwa bahagia.

Baca Juga: Mesir Perintahkan Cegah Masuknya Buku Ekstremisme dan Ikhwanul Muslimin dari Masjid Seluruh Negeri

Sebagian hakim perempuan Dewan Negara Mesir berfoto bersama usai dilantik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mesir melantik 100 perempuan menjadi hakim tinggi bagi Dewan Negara Mesir. (Sumber: AP Photo/Tarek Wajeh)

Keputusan El-Sissi pada bulan Maret disambut oleh banyak aktivis hak-hak perempuan. Dewan Nasional Mesir untuk Perempuan pada saat itu mengatakan, langkah tersebut mewakili arus utama politik untuk lebih memberdayakan perempuan.

Didirikan pada tahun 1946, Dewan Negara Mesir adalah badan peradilan independen yang terutama menangani perselisihan administratif, kasus disiplin, dan banding.

Lembaga negara ini juga meninjau rancangan undang-undang, keputusan dan kontrak di mana pemerintah atau badan yang dikelola pemerintah menjadi salah satu dari para pihak.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19