Kompas TV bisnis kebijakan

Presiden Jokowi Minta OJK Tunda Penerbitan Pinjaman Online Baru

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 03:05 WIB
presiden-jokowi-minta-ojk-tunda-penerbitan-pinjaman-online-baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan moratorium atau penundaan penerbitan izin fintech pinjaman online (Pinjol) baru.

Langkah ini dilakukan atas intruksi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas bersama Menteri Informasi dan Informatika, Menteri Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Kapolri, membahas tata kelola pinjaman online yang digelar pada Jumat (15/10/2021) siang.

Kepada jajarannya, Jokowi memerintahkan agar penyalahgunaan Pinjol segera ditindak tegas.

"Langkah-langkah tegas tanpa kompromi akan diambil pemerintah agar masyarakat tidak terjebak oleh pinjaman online ilegal yang berdampak serius dan terus meresahkan masyarakat," kata Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada wartawan, Jumat.

Ia menuturkan, saat ini sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Seluruhnya terdaftar secara resmi dan tergabung dalam asosiasi fintech yang dibentuk OJK.

Baca juga: Usai Jadi Sorotan Jokowi, 10 Kantor Pinjol Digerebek Polisi di Sejumlah Wilayah

"Dalam asosiasi itu digarap bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif yang memberikan pinjaman yang murah cepat dan tidak menimbulkan akses akses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika dan ada kesepakatan yang dilakukan para pelaku ini yang di fasilitasi oleh asosiasi," jelasnya.

Wimboh menyadari bahwa di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar di OJK.

Kemudian, masyarakat dibuat resah karena perusahaan-perusahan itu memasang suku bunga tinggi dan dalam penagihannya melanggar kaidah dan aturan yang sudah ditetapkan OJK.

"Sehingga kami bersama Pak Johnny Plate yang mempunyai kewenangan dalam, menutup lebih dari 3000 akun pinjaman online yang tidak terdaftar," imbuhnya.

Penulis : Baitur Rohman | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19