Wakil Ketua MPR Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah yang akan menggelontorkan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema business to business.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerjasama dengan China tersebut tidak akan menggunakan APBN. Presiden Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema business to business.

Baca Juga: Anggaran Membengkak Jadi Rp 114 Triliun Lebih, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Didanai APBN

Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN. 

Sontak, langkah ini menuai protes dari masyarakat yang menagih janji Presiden.

Seharusnya, kata dia, pemerintah menepati janji untuk tidak menggunakan APBN. 

“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN," kata Syarief seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Selasa (12/10/2021).

Menurut dia, perlunya dilakukan audit anggaran proyek kereta cepat ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan  penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya," ujarnya.

Ia menilai, APBN seharusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. 

“APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya," katanya.

Ia menyatakan, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti agar ditinjau ulang sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan China saat pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerjasama dengan China ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga," kata dia.

Baca Juga: Penunjukan PT KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipertanyakan

Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan. 

“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN," kata dia.