Kompas TV nasional politik

PKS: Jangan Paksakan Bangun Ibu Kota Baru yang Dananya Bersumber dari Utang

Kompas.tv - 7 Oktober 2021, 11:15 WIB
pks-jangan-paksakan-bangun-ibu-kota-baru-yang-dananya-bersumber-dari-utang
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Sumber: Dok. Mulyanto)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengimbau kepada pemerintah tidak memaksakan kehendak untuk membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Apalagi dananya bersumber dari utang. 

Menurut dia, daripada membangun IKN baru, lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memprioritaskan program penanggulangan Covid-19 sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting. 

“Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini," kata Mulyanto keterangan tertulis, Kamis (7/9/2021).

Ia menyebut, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian, membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi.

“Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand)” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat pemulihan terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.  

"Bukan untuk proyek mercusuar atau sekadar legacy pemerintah. Oleh karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus,” ujarnya. 

Ia menambahkan, dalam konteks saat ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan kepindahan ibu kota. 

Selain itu, umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara. 

“Kita serahkan saja pada pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu,” kata dia.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x