Kompas TV nasional politik

Prihatin Ancaman Stunting, PKS Minta Pemerintah Setop Impor Bahan Makanan

Jumat, 1 Oktober 2021 | 10:07 WIB
prihatin-ancaman-stunting-pks-minta-pemerintah-setop-impor-bahan-makanan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan pada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh setelah disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker). (Sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk menyetop impor bahan makanan pokok untuk mencegah ancaman bahaya stunting terhadap anak-anak di Indonesia. 

"Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi, termasuk langkah penyediaan bahan pangan tinggi gizi secara mudah dan murah," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/21). 

Baca Juga: Politikus PKS Kesal, Janji Pemerintah Tak ada Impor Beras Diingkari

Menurut dia, bila pemerintah tetap menggalakkan impor bahan makanan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera pun akan sirna. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai USD8,37 miliar atau setara dengan Rp118,9 triliun. 

Menurut sumber yang sama, untuk impor komoditas jagung sepanjang Januari-Agustus 2021, sudah sebanyak 592.101,7 ton. Sedangkan impor ikan segar sebanyak 507,8 ton. 

"Kita seharusnya prihatin dan sedih dengan kondisi ini. Pemerintah harus mencari akar masalahnya, mengapa dengan luas laut mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia masih bergantung pada impor ikan. Seharusnya potensi ini digali dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai tingginya impor bahan pangan ini akan mengancam upaya penurunan angka stunting di Tanah Air. Indonesia, kata Netty, berpotensi kekurangan pangan jika tidak segera membangun kemandirian pangan.

"Ini dapat menjadi ancaman serius bagi penurunan stunting yang saat ini kita menjadi juara keempat dunia. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan petani, tidak hanya sebatas swasembada pangan tapi juga harus diikuti dengan swasembada gizi" katanya. 

Baca Juga: PKS ke Pemerintah: Jangan Lagi Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19