Kompas TV nasional sapa indonesia

Kuasa Hukum Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan Haris Azhar Buka Suara Soal Kelanjutan Proses Hukum

Senin, 27 September 2021 | 23:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap laporan Menko Luhut, dan bagaimana kelanjutan terhadap proses hukum yang menjerat dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia?

Kita bahas bersama, Kuasa Hukum Luhut Binsar Panjaitan, Juniver Girsang dan juga ada Kuasa Hukum Haris Azhar, Nur Kholis Hidayat. 

Kepolisian mulai memeriksa Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik termasuk termasuk gugatan perdata Rp100 miliar.

Laporan itu dibuat Menko Luhut 22 September lalu terhadap dua aktivis HAM, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Menko Luhut menegaskan tidak memiliki bisnis apapun di Papua.

Kuasa hukum pelapor menanggapi ancaman kuasa hukum terlapor yang akan membongkar sepak terjang bisnis pelapor di proses persidangan.

Juniver Girsang menyebut pihaknya menunggu proses buka-bukaan itu.

Kuasa hukum terlapor Haris Azhar, Nukholis Hidayat mengaku tidak khawatir atas laporan Menko Luhut.

Nurkholis meyakini kepolisian akan mengedepankan penyelesaian dan pemulihan yang adil.

Sehari setelah dilapor ke Polda Metro Jaya, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan tim kuasa hukumnya juga melaporkan Menko Luhut ke Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran kebebasan berekspresi.

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini, bermula dari perbincangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di akun youtube Haris Azhar soal jejak bisnis tambang Blok Wabu di Papua.

Blok Wabu disebut-sebut sebagai kawasan yang mengandung emas lebih banyak dari Pegunungan Grasberg, di Kabupaten Intan Jaya Papua. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19