Kompas TV nasional hukum

Kuasa Hukum: Haris Azhar dan Fatia Lakukan Kritik Publik, Luhut Adalah Pejabat Publik

Jumat, 24 September 2021 | 06:10 WIB
kuasa-hukum-haris-azhar-dan-fatia-lakukan-kritik-publik-luhut-adalah-pejabat-publik
Dialog daring Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dianggap mencemarkan nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Sumber: Youtube Haris Azhar)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, merupakan kritik publik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik.

Hal ini ditegaskan Asfinawati sebagai kuasa hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan video kepada Kompas TV, Kamis (23/9/2021).

"Apa yang diungkapkan Fatia juga Haris adalah bagian dari kritik publik dalam kerja mereka sebagai pembela HAM dan mengingat Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan) adalah pejabat publik," kata Asfinawati.

Diingatkan Asfinawati, dalam Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

"Jadi, apakah secara langsung atau terbuka, itu tidak menjadikan esensi kritik itu hilang," katanya.

Baca Juga: Blok Wabu dalam Konflik Luhut Vs Haris Azhar, Punya Kandungan Emas hingga Rp 221,7 Triliun

Hal ini pun ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

"Bahwa setiap orang bebas berpendapat tanpa campur tangan, dengan menggunakan berbagai medium termasuk karya seni," tutur Asfinawati.

Oleh karena itu sudah seyogyanya kepolisian menghentikan dan mengeluarkan surat perintah penyidikan, karena pernyataan Haris dan Fatia jelas merupakan kritik publik.

Sebelumnya, dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (22/9/2021), kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan pelaporan yang dilakukan kliennya merupakan pembelajaran agar tidak sembarangan dalam menyampaikan pernyataan.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19