Kompas TV nasional politik

Nakes Diserang KKB di Papua, Pemerintah Didesak Bertindak Tegas Usut Pelaku

Senin, 20 September 2021 | 09:20 WIB
nakes-diserang-kkb-di-papua-pemerintah-didesak-bertindak-tegas-usut-pelaku
Kebulan asap yang berasal dari sejumlah bangunan yang dibakar KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021) (Sumber: Kompas.com)


JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mempertanyakan langkah pemerintah menindaklanjuti kasus penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada tenaga kesehatan (Nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak pemerintah untuk segera mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Sebab, nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. 

Baca Juga: Dugaan Motif Penyerangan Kelompok Teroris Terhadap Tenaga Kesehatan di Papua

"Mereka berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021). 

Menurut dia, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah. 

"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri,  tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," ujarnya. 
 
Selain itu, saat ini Indonesia masih dilanda denga dengan Covid-19 yang mana nakes menjadi garda terdepan. 

"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," kata dia.

Baca Juga: KKB Bunuh Nakes, Gubernur Papua Minta Pemkab Pegunungan Bintang Lebih Aktif Selesaikan Masalah

Ia menyebut, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya. 

"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Jenazah Mahasiswa UNS Dimakamkan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:49 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19