Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Ada Skandal Penyimpangan Data, Bank Dunia Hentikan Laporan "Doing Business"

Jumat, 17 September 2021 | 15:38 WIB
ada-skandal-penyimpangan-data-bank-dunia-hentikan-laporan-doing-business
Kantor Bank Dunia (Sumber: Bloomberg)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Dunia menghentikan penerbitan laporan "Doing Business" atau kemudahan berusaha yang selama ini dirilis setiap tahun. Hal itu dilakukan setelah penyelidikan internal mengungkap ada skandal penyimpangan data.

Penyimpangan terjadi untuk laporan 2018 dan 2020. Mengutip dari laman resmi Bank Dunia, Jumat (17/9/2021), kini pihak Bank Dunia tengah menyelidiki penyimpangan tersebut.

"Setelah meninjau semua informasi yang tersedia hingga saat ini tentang Doing Business, termasuk temuan tinjauan masa lalu, audit dan laporan yang dirilis Bank hari ini, atas nama Dewan Direktur Eksekutif, manajemen Grup Bank Dunia telah mengambil keputusan untuk menghentikan laporan Doing Business," begitu bunyi pengumuman Bank Dunia.

Baca Juga: Dear Nirwan dan Indra Bakrie, Ditunggu Satgas BLBI Sampai Jam 11.00 WIB, Ada Apa?

Penyelidikan internal disebut juga menemukan adanya pelanggaran etika oleh mantan pejabat Dewan serta staf Bank saat ini. Setelah penyelidikan menyeluruh selesai, Bank Dunia akan menggunakan metode baru untuk mengukur iklim bisnis dan investasi di suatu negara.

"Kami sangat berterima kasih atas upaya banyak anggota staf yang telah bekerja dengan rajin untuk memajukan agenda iklim bisnis, dan kami berharap dapat memanfaatkan energi dan kemampuan mereka dengan cara baru," tulis Bank Dunia.

Selama ini laporan hasil penelitian Bank Dunia memang menjadi rujukan berbagai pihak, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Termasuk menjadi pertimbangan pemimpin negara-negara dan para menterinya, untuk membuat kebijakan.

Dalam menyusun laporan kemudahan berusaha atau "Doing Business", Bank Dunia menilai peringkat negara berdasarkan izin memulai usaha, izin pembangunan, pemasangan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan pinjaman, hingga perpajakan.

Baca Juga: 2 Tahun Awal, Pabrik Baterai Listrik Korsel Boleh Impor Bahan Baku

Dalam 2 laporan yang terjadi penyimpangan data itu, Indonesia termasuk negara yang disurvei Bank Dunia. Pada 2018, Indonesia menduduki peringkat 73, turun dari peringkat 72 pada 2017 dalam Indeks kemudahan berusaha.

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19