Kompas TV bisnis ukm

Pemprov Kepri Minta Pinjaman Lunak Tanpa Bunga untuk UMKM Tak Disalahpahami

Jumat, 17 September 2021 | 10:22 WIB
pemprov-kepri-minta-pinjaman-lunak-tanpa-bunga-untuk-umkm-tak-disalahpahami
UMKM daging rajungan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Sumber: Kompas.tv/Ant)

TANJUNGPINANG, KOMPAS.TV –  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meminta agar program pinjaman lunak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan plafon maksimal sebesar Rp20 juta, tidak disalahpahami. Pasalnya, uang tersebut bukan merupakan bantuan melainkan pinjaman yang harus dikembalikan.

"Ini bukan merupakan bantuan, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Bunganya yang dibantu oleh Pemprov Kepri,” ujar Pj Sekdaprov Kepri Lamidi, Kamis (16/9/2021).

Ia berharap pinjaman lunak tanpa bunga ini dapat membantu pelaku usaha untuk bertahan selama pandemi Covid-19. Menurut dia, situasi pandemi membuat pedagang kekurangan pembeli dan keuntungan yang didapatkan kecil, sehingga berat untuk mengembalikan pinjaman yang disertai bunga.

“Agar usaha bisa tetap berjalan, modal yang mereka gunakan tetap kembali ke bank dan ada keuntungan untuk keluarga,” kata Lamidi.

Lamidi juga menyampaikan Pemprov Kepri sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK), selaku bank daerah pemberi pinjaman lunak tanpa bunga kepada pelaku UMKM.

Ia mengingatkan Dinas Koperasi UMKM Pemprov Kepri agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada para debitur.

Jika nantinya ada pelaku UMKM yang mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman, Lamidi mengatakan, harus dievaluasi apa masalahnya dan segera dilakukan pembinaan.

Baca Juga: Penempatan Dana PEN 2020 pada Perbankan Berbuah Hingga Rp 218 Triliun, Bakal Disalurkan ke UMKM

Sementara itu, Anthoni Sujarwo, Kepala Divisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Riau Kepri menjelaskan, meski bunga pinjaman disubsidi oleh Pemprov Kepri, tetapi kelayakan dan persetujuan pinjaman tetap diserahkan sepenuhnya kepada Bank Riau Kepri.

“Maksimal plafon pinjaman sebesar Rp20 juta bagi setiap nasabah, namun jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan usaha,” terangnya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19