Kompas TV nasional politik

Kapal Perang China Serbu Laut Natuna, PKS: Pemerintah Harus Tingkatkan Patroli

Jumat, 17 September 2021 | 09:54 WIB
kapal-perang-china-serbu-laut-natuna-pks-pemerintah-harus-tingkatkan-patroli
Kapal China tertangkap kamera berada di Laut Natuna Utara. (Sumber: Dok Bakamla)

JAKARTA, KOMPAS TV - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut ratusan bahkan ribuan kapal Vietnam hingga China menerobos masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini diketahui saat dilakukan pengamatan secara langsung dari udara.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut keberadaan kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia. 

Baca Juga: Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Puan: Pemerintah Harus Layangkan Protes!

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk serius meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.

"Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asean," kata Sukamta kepada Kompas TV, Jumat (17/9/2021). 

Wakil ketua Fraksi PKS ini menilai insiden ini telah terjadi berulang kali, sehingga perlu ada perhatian khusus dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) jika memang masih peduli terhadap masalah ini. 

"Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard China masuk wilayah Indonesia. Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia," ujarnya. 

Ia mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, dengan memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla.

"Bakamla menyebut hanya memiliki 10 kapal untuk patroli, ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard," katanya.

Selanjutnya, perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut, dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Peristiwa

Tiga Orang Meninggal Akibat Gempa Bali

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:46 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19