Kompas TV internasional kompas dunia

PM Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina, Dianggap Kesalahan Buruk

Rabu, 15 September 2021 | 19:23 WIB
pm-israel-tolak-pembentukan-negara-palestina-dianggap-kesalahan-buruk
Naftali Bennett, menjadi calon pengganti Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. (Sumber: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP)

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menegaskan bahwa pihaknya menolak pembentukan Negara Palestina.

Israel menolak solusi dua negara, yakni pembentukan Negara Palestina berdampingan dengan Israel, sebagai resolusi konflik.

Bennett menyebut bahwa ide pembentukan negara Palestina merupakan “kesalahan yang buruk sekali”. Hal tersebut disampaikannya ketika diwawancarai stasiun televisi Israel, KAN pada Selasa (14/9/2021).

“Saya menentang pembentukan sebuah Negara Palestina. Saya pikir itu kesalahan yang buruk sekali. Saya tidak akan melakukannya,” kata perdana menteri 49 tahun itu kepada KAN sebagaimana dikutip Times of Israel.

Bennet juga menolak bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Kendati pemerintahan baru Israel dilaporkan telah menjalin kontak tingkat tinggi dengan Otoritas Palestina, Bennett mengaku, “tidak ada alasan” untuk menemui Abbas karena kampanye internasionalnya yang menyasar Israel.

Baca Juga: Israel Penjarakan Ribuan Warga Palestina termasuk Anak-Anak, Sebagian Tanpa Proses Pengadilan

Pemerintahan Abbas melaporkan Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag atas tuduhan kejahatan perang.

“Saya rasa tidak logis untuk bertemu dengan seseorang yang menuntut tantara Israel di Den Haag dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang, dan pada waktu bersamaan membayar tunjangan kepada para teroris,” kata Bennett.

“Teroris” yang dimaksud Bennett adalah warga Palestina yang dipenjara Israel. Palestina menganggap mereka adalah tahanan politik.

Akibat tuntutan Abbas, Israel kini dalam pemeriksaan ICC terkait aksi mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, serta Yerusalem Timur sejak Juni 2014. Investigasi tersebut diumumkan jaksa ICC pada Maret lalu.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19