Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Indonesia Bisa Ikut Tentukan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Global pada Presidensi G20

Selasa, 14 September 2021 | 23:16 WIB
indonesia-bisa-ikut-tentukan-kebijakan-pemulihan-ekonomi-global-pada-presidensi-g20
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto dalam Konfrensi Persiapan Presiden G20 Indonesia Tahun 2022 (Sumber: Tangkapan Layar Konpres Kesiapan Presidensi G20 Indoneisa )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah atau Presidensi G20 Tahun 2022. Keputusan ini ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, 22 November tahun lalu.

Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk ikut menentukan arah dan desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca-Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers persiapan Presidensi G20, Selasa (14/9/2021).

Kata Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada 30-31 Oktober 2021 mendatang. Pada kesempatan itu, Jokowi akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet Presidensi G20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia

"Dan pada 1 Desember Indonesia akan resmi menjadi Presidensi G20,” kata Airlangga.

Baca Juga: Indonesia akan Terima Presidensi G20 dari Italia akhir Oktober 2021

Menurut Airlangga, Presidensi G20 tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain, melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,” terang Airlangga.

Sementara dari aspek pembangunan sosial, Indonesia juga berpeluang mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin.

Indonesia juga terus mendorong agar vaksin menjadi global public goods serta aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19