Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Nyoman Adhi Jadi Anggota BPK, MAKI akan Gugat ke PTUN

Jumat, 10 September 2021 | 10:16 WIB
nyoman-adhi-jadi-anggota-bpk-maki-akan-gugat-ke-ptun
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai Nyoman Adhi Suryadnyana tidak layak menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang BPK (UU BPK).

Sebelumnya DPR menetapkan daftar anggota BPK setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan kemarin, Kamis (9/9/2021). Salah satu nama yang lolos adalah Nyoman Adhi Suryadnyana, yang terpilih dengan suara terbanyak yaitu 44 dari 56 anggota DPR Komisi XI yang memilih.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Nyoman Adhi sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (kepala satker eselon III).

Jabatan itu juga merupakan pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) pada periode 2 Oktober 2017 hingga 20 Desember 2019. Boyamin menyebut hal itu bertentangan dengan UU BPK.

Dalam UU BPK disebutkan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Baca Juga: Nama-nama Calon Anggota BPK, Diduga Ada Dua Nama Tak Penuhi Syarat

"Harusnya tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK," katanya kepada Kompas TV, Jumat (10/9/2021).

Ia pun akan menggugat putusan DPR tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Terhadap hasil ini, apa pun sudah berproses dan saya tetap akan mengajukan gugatan ke PTUN. Jenjang kemarin yang ke DPD saya gugat PTUN, dan jenjang ini di DPR akan digugat ke PTUN, nanti pun kalau dipaksakan sampai ke Presiden juga akan saya gugat ke PTUN," tuturnya.

Boyamin pun menjelaskan alasan MAKI ngotot melaporkan putusan DPR itu. Ia menilai, jika dari awal anggota BPK sudah tidak memenuhi syarat tapi dipaksakan, justru akan merugikan lembaga itu sendiri.

Penulis : Dina Karina | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19