Kompas TV nasional politik

Benarkah Amandemen UUD 1945 Sebagai 'Pintu Masuk' Presiden 3 Periode? Ini Penjelasannya

Rabu, 1 September 2021 | 21:22 WIB

KOMPAS.TV - Wacana Amandemen UUD 1945, kembali mencuat setelah sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo, melontarkan pernyataan soal perlunya pembentukan pokok-pokok haluan negara dalam pembangunan nasional.

Pembentukan PPHN, diusulkan menjadi kewenangan MPR, sehinga diperlukan Amandemen Konstitusi.

PDIP dan Partai Gerindra pun sempat menyatakan sikap terkait, rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Kedua elit partai, sempat melakukan pertemuan tertutup pada 24 Agustus lalu, membahas sejumlah agenda politik masa depan.  

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,  menyatakan  Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, memberikan instruksi untuk "slowing down" pembahasan Amandemen UUD 1945.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan, sejumlah petinggi partai politik pada 25 Agustus lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, termasuk petinggi PAN, sebagai bagian dari koalisi baru. 

Walau menyebut tidak ada pembahasan soal amandemen, namun Ketua Umum PAN pun berpandangan perlu ada evaluasi setelah 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 45.

Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf mempertanyakan urgensi wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tidak ada urgensi atau kondisi darurat yang mengharuskan amandemen UUD 1945 itu dilakukan. 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai tidak ada jaminan bahwa pembahasan amandemen UUD 1945 tidak akan melebar dan meluas ke mana-mana, bisa saja jadi pintu masuk wacana tentang masa jabatan presiden menjadi 3 periode seperti yang sudah santer terdengar di publik saat ini.

Lantas, apakah Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai koalisi? Benarkah Amandemen UUD 45 ini muaranya ke wacana Jabatan Presiden 3 periode?

Simak pembahasannya bersama Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera serta Guru Besar Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19