Komnas HAM Beri 5 Rekomendasi untuk Presiden RI Terkait Pelanggaran Alih Status Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo terkait pelanggaran HAM dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Rekomendasi tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM pada konferensi pers pelaporan hasil penyelidikan asesmen TWK pegawai KPK di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Perlu diketahui, sebagai lembaga independen Komnas HAM berhak memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan yang termaktub dalam UU Nomor 39 tahun 1999.

"Maka di bagian akhir kami memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999 di mana Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan dan pemantauannya," kata Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Baca Juga: KPK dan BKN Ajukan Surat Keberatan Soal LAHP Ombudsman

Sebelum menyampaikan rekomendasi, para komisioner telah memaparkan seluruh laporan hasil penyelidikan salah satunya ditemukannya 11 pelanggaran dalam proses asesmen TWK.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, kemudian Komnas HAM membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, presiden RI dipilih lantaran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pemerintah.

Selain itu, kata Ahmad Taufan Damanik, Presiden Joko Widodo juga merupakan selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi. Sehingga dapat mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK terhadap pegawai KPK.

Adapun rekomendasi itu, meliputi, pertama memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi ASN KPK.

Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen TWK terhadap pegawai KPK. Selanjutnya ketiga, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan TWK Pegawai KPK.

"Agar dalam menjalankan kewenangannya tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan memenuhi asas keadilan dan tentu saja harus sesuai dengan standar dan norma hak asasi manusia," tambah Ketua Komnas HAM.

Baca Juga: 518 Pegawai KPK Aktif Desak Firli Lantik Novel Baswedan dan 74 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN

Lalu keempat, Komnas HAM merekomendasikan perlu adanya penguatan terkait TWK, hukum, dan HAM serta perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of consuct dalam sikap dan tindakan setiap  aparatur sipil negara. Kelima, melakukan pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

Dalam waktu dekat Komnas HAM akan mengirimkan rekomendasi tersebut kepada Presiden Jokowi. Besar harapan Presiden dapat segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Seluruh rekomendasi itu akan segera kami sampaikan kepada presiden RI, Komnas HAM berharap dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut presiden RI," pungkas Ahmad Taufan Damanik.