Kompas TV nasional sosial

Sekolah PAUD Gelar Belajar Tatap Muka Langsung Disegel Petugas

Kamis, 5 Agustus 2021 | 14:14 WIB

KOMPAS.TV - Petugas menyegel sekolah pendidikan anak usia dini, karena nekat menggelar kegiatan belajar secara langsung di masa PPKM level 4.

Penutupan sekolah PAUD ini dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang keberatan ada aktivitas pembelajaran tatap muka.

Sebuah yayasan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur melaksanakan pembelajaran tatap muka saat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berlaku.

Kepala PAUD menyebut sekolah tatap muka digelar atas desakan orangtua murid yang menolak pembelajaran daring atau online.

Baca Juga: Dinas Pendidikan DKI Benarkan Ada Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan sekolah tatap muka di DKI Jakarta belum diperkenankan. 

Wagub DKI menegaskan saat ini proses belajar mengajar di Jakarta hanya dilakukan secara daring.

Pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Riza meminta setiap pihak baik sekolah maupun orang tua murid dapat mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kesehatan bersama.

Kini, sekolah itu ditutup dan disegel, karena melanggar aturan di masa PPKM level 4.

Baca Juga: Ada Laporan PAUD Gelar Sekolah Tatap Muka, Wagub DKI: Jangan sampai Ada Klaster Baru di Sekolah!

Lurah bersama Satpol PP langsung menemui pihak yayasan PAUD.

Penutupan dilakukan hingga 9 Agustus mendatang.

Kepala sekolah mengaku terpaksa menggelar sekolah tatap muka karena ada desakan dari orangtua.

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM di sejumlah daerah di Indonesia.

Ada 141 kota, kabupaten yang masih harus menerapkan PPKM level 4.

Menurut Instruksi Mendagri, Inmendagri Nomor 28 Tahun 2021 daerah yang masuk katagori PPKM level 4 dilarang mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan harus dilakukan secara daring atau online.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

BIN Kaltim Gelar Vaksinasi Santri Ponpes

Selasa, 28 September 2021 | 17:46 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19