Kompas TV nasional peristiwa

PPATK Turun Tangan Telusuri Kasus Dugaan Penipuan Sumbangan 2T dari Anak Akidi Tio

Rabu, 4 Agustus 2021 | 16:54 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.TV - Belum lama ini sosok keluarga pengusaha Almarhum Akidi Tio, ramai menjadi perbincangan publik, setelah memberikan bantuan dengan nilai fantastis.

Bantuan diberikan melalui jalur pribadi ke Kapolda Sumatera Selatan pada 26 Juli lalu. 

Dalam hitungan hari, muncul dugaan giro bilyet yang diserahkan Heryanty sebesar 2 triliun rupiah, diduga bodong.

Polda Sumatera Selatan juga telah menelusuri kepastian dana 2 triliun rupiah, donasi keluarga Akidi Tio.

Polisi berkoordinasi dengan Bank Mandiri di Sumatera Selatan.

Pihak bank memastikan bahwa saldo di rekening bilyet giro yang diberikan Heriyanti tidak mencukupi.

Namun pihak bank merahasiakan jumlah saldo, dan data rekening yang bersangkutan.

Menindak lanjuti hal tersebut, direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan telah bersurat ke Bank Indonesia untuk memeriksa rekening bank milik anak Akidi Tio, Heryanty.

Polisi memerlukan izin BI, karena rekening bank, merupakan rahasia perbankan.

Sementara, rencana pemeriksaan lanjutan terhadap Heryanty, Selasa (03/08) kemarin, batal karena yang bersangkutan mengaku sakit. 

Polisi menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan, jika sudah ada rekomendasi dari pihak dokter yang memeriksa.

Hingga saat ini, polisi juga belum menentukan status Heryanty, dan Herdi Dermawan, yang merupakan Dokter Keluarga Akidi Tio.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyatakan anak Akidi Tio, Heryanty, pernah dilaporkan pada Februari tahun 2020 lalu, terkait kasus penipuan dan penggelapan.

Heriyanty jadi tersangka dengan kerugian mencapai 6 miliar rupiah.

Namun saat kasus berproses, pelapor mencabut laporannya pada akhir Juli 2021.

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, PPATK, pun turun tangan, menelusuri kasus sumbangan 2 triliun rupiah.

Menurut PPATK, pihaknya harus menelusuri sumber dana, karena ada kriteria mencurigakan dari profil penyumbang.

Selain itu, penerima sumbangan adalah pejabat negara, bukannya lembaga sosial, yang memang punya aturan soal sumbangan.

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19