Kompas TV nasional peristiwa

Soal Penanganan Covid-19, Luhut Minta Masukan Guru Besar, Pengamat Ekonomi, hingga Mahasiswa

Rabu, 4 Agustus 2021 | 11:32 WIB
soal-penanganan-covid-19-luhut-minta-masukan-guru-besar-pengamat-ekonomi-hingga-mahasiswa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Sumber: Instagram @luhut.pandjaitan)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengundang berbagai pihak seperti Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FGDB), Ikatan Dokter Indonesia, Pengamat Ekonomi, hingga Perwakilan Himpunan Mahasiswa.

Luhut menuturkan pertemuan secara virtual dengan pihak-pihak tersebut sengaja diagendakan untuk membahas upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Tak hanya itu, diskusi yang dilaksanakan pada pada Selasa (3/8/2021) sore ini juga dimaksudkan Luhut guna meminta masukan serta saran yang solutif terkait penanganan pandemi di tanah air. 

“Saya juga minta masukan dari bapak ibu sekalian untuk menghadapi keadaan kita  khusus mengenai kasus covid-19 ini, lebih khusus lagi delta varian ini," kata Luhut dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (4/8/2021).

Peran mereka, lanjut dia sangat perlukan untuk membantu apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. 

Menurut penjelasnnya, pemerintah telah menyusun dan membuat formula pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka kembali Secara Bertahap pada September 2021, Jika ...

Hal tersebut secara umum terdapat tiga aspek, yakni mengurangi potensi penularan dengan menerapkan 3M dan 3T, mengurangi durasi kontak, dan melakukan vaksin Covid-19. 

Dalam kesempatan itu, Prof Widodo dari Universitas Islam Indonesia (UII) mendukung kerja dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk Jawa dan Bali.

Menurutnya, upaya yang dikerjakan dan dilakukan Pemerintah sudah baik dan tepat dengan melibatkan semua pihak ketika membuat sebuah kebijakan atau aturan. 

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Laman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19