Kompas TV nasional wawancara

Terlilit Ekonomi, Pandemi Jadi Celah Kejahatan Cari Untung

Jumat, 30 Juli 2021 | 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di masa pandemi, masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan ancaman virus corona serta efek dari resesi ekonomi.

Faktanya ada juga ancaman dari segelintir orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan warga.

Sebut saja permainan harga serta penimbunan obat atau tabung oksigen, pembuatan surat vaksin palsu, hingga praktek kartel kremasi dan pemakaman.

Beberapa berita terbaru memperlihatkan semakin banyak saja pelaku kejahatan ini.

31 penumpang kapal di Baubau kedapatan menggunakan surat vaksin dan swab antigen palsu. Untuk memperolehnya, mereka rela membayar calo di pelabuhan dengan harga 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah.  

Ada pula kejahatan yang mengubah tabung pemadam api ringan menjadi tabung oksigen. Tabung ini berpotensi meledak saat diisi ulang. Polisi mengetahui, sudah ada 190 unit yang terjual dan akan mencari tahu lokasinya.

Kenaikan angka kasus aktif positif Covid-19 di tanah air membuat kebutuhan obat-obatan ikut melonjak. Setali tiga uang, obat yang dinilai mujarab pun tiba-tiba langka dan harganya meroket. Padahal obat-obatan ini seharusnya punya stok aman di pasaran, karena butuh izin khusus untuk memperolehnya.

Para pelaku juga dapat dijerat dengan pasal berlapis yang mengatur tentang kesehatan, kekarantinaan kesehatan, perlindungan konsumen, dan perdagangan. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau paling banyak denda Rp 2 miliar.

Situasi serba sulit di masa pandemi membuat banyak orang semakin terlilit kondisi ekonomi sehingga tergiur memanfaatkan celah kejahatan di dalam pandemi.

Nyatanya aksi mereka  tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga mengakibatkan gejolak ekonomi. Akan ada lebih banyak yang menderita.

Lalu apa hukuman yang mampu menjerakan kejahatan para penunggang pandemi?

Simak dialog bersama Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Whisnu Hermawan, Ahli Hukum Pidana, Ari Yusuf Amir, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19