Kompas TV nasional politik

Wakil Ketua Komisi VIII: Jika Tak Bisa Kasih Bansos, Pemerintah Jangan Larang Masyarakat Berdagang

Senin, 26 Juli 2021 | 12:47 WIB
wakil-ketua-komisi-viii-jika-tak-bisa-kasih-bansos-pemerintah-jangan-larang-masyarakat-berdagang
Penyerahan bansos Sembako presiden di Ciputat Timur (Sumber: Renjana Pics)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan nasib rakyat bila mereka disuruh berdiam diri di rumah saja.

Pasalnya, karena adanya pembatasan yang dilakukan membuat kelompok masyarakat menengah ke bawah terbatas aktivitasnya dalam mencari nafkah. 

Menurut dia, jika pemerintah pusat maupun daerah mau menutup sektor ekonomi akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, harus dipastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi melalui bantuan sosial atau Bansos.

"Jika tidak, ya mereka harus dibiarkan membuka usahanya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika melanggar, ya segera tutup usahanya," kata Ace kepada Kompas TV, Senin (26/7/2021). 

Baca Juga: Mendagri Minta Pimpinan Daerah di Luar Jawa-Bali Percepat Proses Penyaluran Bansos Selama PPKM

Politikus Partai Golkar itu menyebut, kebijakan PPKM yang ketat ini juga harus mempertimbangkan aspek Ekonomi masyarakat di level paling bawah.  Sebab, tak semua komponen masyarakat yang terdampak Covid-19 ini mendapatkan bansos dari Pemerintah. 

"Para pekerja harian, para pedagang di pasar, pedagang makanan di pinggir jalan, dan lain-lain, yang mereka bekerja di sektor informal yang sangat terdampak akibat pengentatan ini," ujarnya. 

Selain itu, yang lebih penting yaitu memastikan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Mereka harus diberi edukasi bahwa kebijakan PPKM level 4 semata-Mata untuk menekan angka penularan. 

"Jika penularan masih tinggi pasti akan tetap membuat ekonomi akan semakin mengalami pelambatan. Dan jauh lebih dari itu, nyawa dan keselamatan jiwa akan menjadi taruhannya," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menambah bantuan sosial berupa kartu sembako murah senilai Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Budidaya Maggot Jadi Cuan #shorts

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:42 WIB
Berita Daerah

TNI Berikan Bantuan Tunai Untuk Warga

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:44
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19