Kompas TV nasional politik

Mahfud MD: Silakan Sampaikan Aspirasi, yang Penting Bertujuan Sama, Menyelamatkan Rakyat Indonesia

Jumat, 23 Juli 2021 | 21:31 WIB
mahfud-md-silakan-sampaikan-aspirasi-yang-penting-bertujuan-sama-menyelamatkan-rakyat-indonesia
Menko Polhukam Mahfud MD (Sumber: YouTube/KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan Covid-19.

Menurut Mahfud, yang terpenting, aspirasi yang disampaikan memiliki tujuan sama dengan pemerintah, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia.

"Dalam kerangka mencari jalan yang baik bersama, silakan sampaikan aspirasi yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan resmi, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Ditanya Soal Kewajiban Pakai Masker, Presiden Joe Biden: Kita Ikuti Sains

Selain itu, Mahfud juga menyebutkan aspirasi yang disampaikan bisa menggunakan berbagai prosedur. Mulai dari aspirasi secara tertulis, melalui telepon, melalui media, atau melalui apapun dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Sejak Covid-19 diumumkan pertama kali pada Maret 2020 lalu, pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan rakyat. Menurut Mahfud, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga, hal itulah yang kemudian dijadikan tujuan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan Covid-19.

"Dalam rangka mencapai satu tujuan menangani Covid, yaitu menjaga keselamatan bersama, menjaga keselamatan rakyat. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi," terangnya.

Baca Juga: Respons Unjuk Rasa Besok, Polda Metro Jaya: Lihat Rumah Sakit dan Kuburan Sudah Penuh

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Covid-19 disebutkan oleh Mahfud, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, hal itu dilakukan tak lain untuk keselamatan rakyat.

Namun, Mahfud juga menyebut meski dirancang dengan baik. Hal tersebut tentu akan tetap menjadi sebuah dilema bagi Pemerintah. Pasalnya, jika dilakukan secara ketat akan ada masyarakat yang terdampak dari aturan tersebut.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


AIMAN

Fakta-Fakta Ekslusif Pembunuhan Ibu dan Anak

Senin, 27 September 2021 | 11:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19