Kompas TV nasional berita utama

Wagub DKI Jakarta: Negara Bebaskan Beban Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jumat, 23 Juli 2021 | 13:51 WIB
wagub-dki-jakarta-negara-bebaskan-beban-biaya-penempatan-pekerja-migran-indonesia
Wakil Gubernur DKI Jakarta AHmad Riza Patria (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan negara hadir untuk membebaskan biaya penempatan yang dikeluarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Pekerja migran tidak boleh lagi menjual harta benda milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir untuk penempatan," kata Riza dilansir dari ANTARA, Jumat (23/7/2021). 

Riza mengatakan, pekerja migran adalah pahlawan devisa yang sudah selayaknya diperlakukan secara hormat oleh negara. 

"Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang sudah selayaknya diperlakukan dengan hormat oleh negara," kata Riza. 

Pembebasan biaya penempatan bagi PMI merupakan hasil inisiasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Baca Juga: Ada Laporan 1.214 Warga Isoman Meninggal Dunia, Wagub DKI Janji akan Periksa Kebenarannya

Pembebasan biaya penempatan PMI diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 9 tahun 2020.

Biaya yang dibebaskan antara lain; tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, pelatihan, sertifikat kompetensi, jasa perusahaan, jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan di Indonesia hingga akomodasi.

PMI yang tidak dibebankan biaya penempatan ialah pekerja di sektor informal seperti pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.

Seluruh biaya penempatan dibebankan kepada pemberi kerja kecuali pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Belum Semua Calon Pekerja Migran dari DIY Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya

Per Juni 2021, tercatat ada 6.880 penempatan berdasarkan data milik BP2MI.

Dari jumlah tersebut, sebesar 77 persen bekerja di sektor informal dan 23 persen di sektor formal.

Penempatan terbesar per Juni 2021 yakni di Hong Kong dengan presentase sebanyak 73,3 persen.

Sementara sisanya tersebar di Italia, Turki, Taiwan, dan Singapura. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV/ANTARA


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19