Kompas TV nasional politik

Ketua DPR ke Kepala Daerah: Penanganan Covid-19 Harus Dilakukan Transparan dan Terang Benderang

Kompas.tv - 22 Juli 2021, 16:06 WIB
ketua-dpr-ke-kepala-daerah-penanganan-covid-19-harus-dilakukan-transparan-dan-terang-benderang
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr (H.C) Puan Maharani memberikan sambutan dalam sebuah acara. (Sumber: Dok DPR RI)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk bekerja secara jujur dan transparan dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Misalnya membuka data penanganan Covid-19 secara terang benderang. 

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021). 

Politikus PDIP itu menyebut, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelacakan, kata Puan, adalah salah satu yang bisa dilakukan.

Baca Juga: Pakar Epidemiolog UI: Prevalensi Covid-19 Indonesia Berada di Puncak

“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” ujar Puan.

Menurut dia, dengan memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19, seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah. 

Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” kata Puan. 

Ia menyatakan, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

“Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” katanya.

Selain itu, ia mendorong pula pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi. 

Baca Juga: KSP: Mau PSBB atau PPKM Itu Adalah Upaya Pemerintah Memutus Penyebaran Covid-19

“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” ujar Puan. 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x