Kompas TV regional sosial

Wagub DKI Tegaskan STRP Tidak Perlu Diperpanjang Selama Perpanjangan PPKM Level 4 Jakarta

Rabu, 21 Juli 2021 | 11:02 WIB
wagub-dki-tegaskan-strp-tidak-perlu-diperpanjang-selama-perpanjangan-ppkm-level-4-jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota, Rabu (16/6/2021) (Sumber: Hasya Nindita/Kompas.TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi pekerja sektor esensial dan kritikal tetap berlaku selama masa perpanjangan PPKM Darurat, yang untuk wilayah Jakarta masuk dalam  PPKM level 4, sesuai instruksi mendagri (inmendagri no 22 tahun 2021).  

"Bagi pekerja sektor esensial dan kritikal yang telah memiliki STRP dengan masa berlaku sampai 20 Juli 2021 tidak perlu mengajukan STRP kembali," kata Riza melalui instagramnya @arizapatria, dikutip Rabu (21/7/2021).

Riza mengatakan, bagi pekerja yang sudah memiliki STRP, tidak perlu mengajukan lagi karena masa berlakunya sudah otomatis diperbaharui sesuai dengan perpanjangan PPKM darurat kali ini. 

"STRP tersebut sudah dilakukan secara otomatis dengan masa berlaku selama PPKM Darurat COVID-19," jelasnya.

Baca Juga: Imbas Pemeriksaan STRP, Kendaraan Antre di Pos Penyekatan Lenteng Agung

Dalam penjelasannya, Riza mengatakan pemohon dapat mengunduh kembali STRP pada akun yang digunakan saat pengajuan secara kolektif oleh perusahaan dan/atau menunjukkan QR Code yang tertera pada STRP sebelumnya ke petugas gabungan pengendalian dan pengawasan PPKM.

Selanjutnya, autentikasi perizinan STRP dapat dilakukan oleh petugas gabungan melalui scan QR Code yang tertera di STRP.

Riza mengatakan, pemilik STRP tetap membawa sertifikat vaksin Covid-19 atau bagi yang belum divaksin dapat membuat surat pernyataan akan mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang ditandatangani di atas materai.

"Ketika menggunakan moda transportasi umum harap melengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh otoritas pelayanan transportasi darat, laut dan udara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," jelas Riza. 

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli, Presiden Akan Berikan Insentif untuk Usaha Mikro

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19