Kompas TV nasional hukum

KPK Banding Vonis Hakim untuk Rohadi

Senin, 19 Juli 2021 | 17:30 WIB
kpk-banding-vonis-hakim-untuk-rohadi
Gedung KPK. Dewas KPK menjatuhkan sanksi atas dua penyidik yang melakukan pelanggaran kode etik. (Sumber: Antara/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi dalam perkara penerimaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.
 

Seperti diketahui, pada 14 Juli 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Rohadi.

 

Vonis ini, jauh lebih rendah jika dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Rohadi divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.
 

“Tim JPU yang diwakili Januar Dwi Nugroho, hari ini (Senin) telah menyatakan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (19/7/2021).

 

Baca Juga: Hakim Tolak Permohonan Rohadi sebagai Justice Collaborator, Ini Alasannya


“Yang menjadi alasan permohonan banding, yaitu adanya beberapa aset milik terdakwa Rohadi yang belum sepenuhnya dirampas sebagaimana dalam surat tuntutan tim JPU dalam rangka 'asset recovery',” tambah Ali Fikri.

Ali Fikri menambahkan, JPU akan menguraikan secara lengkap permohonan dalam memori banding yang segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta.

“KPK berharap majelis hakim pada tingkat banding mengabulkan permohonan banding JPU KPK tersebut mengingat salah satu tujuan dari kebijakan pemidanaan agar timbul efek jera adalah dilakukannya perampasan aset dari para pelaku tindak pidana korupsi,” ungkap Ali.

Sebelumnya dalam sidang vonis, majelis hakim yang terdiri atas Albertus Usada, Susanti Arsi Wibawani, dan Ali Mukhatarom menyatakan Rohadi terbukti melakukan perbuatan dalam empat dakwaan.

Di antaranya, Rohadi terbukti menerima suap dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie melalui Sudiwardono terkait pengurusan tindak pidana korupsi.

Kemudian, Rohadi juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp11.518.850.000 dari sejumlah pihak terkait dengan jabatannya sebagai panitera pengganti.

Selain itu, Rohadi terbukti melakukan pencucian uang yaitu menukarkan dari mata uang asing ke mata uang rupiah seluruhnya sebesar Rp19,408 miliar.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Meski Pandemi, Kendal Ngegas Investasi

Jumat, 24 September 2021 | 15:12 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19