Negara Hadir di Tengah Pandemi, Jubir Kominfo: Tidak Ada Warga Negara yang Akan Dibiarkan Kelaparan

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi kembali meyakinkan masyarakat negara hadir di tengah rakyat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Bahkan Dedy menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kelaparan di situasi sulit seperti saat ini. 

"Koordinator PPKM Darurat (Luhut Binsar Pandjaitan) telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok," kata Deddy dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/7/2021). 

Dedy menuturkan Luhut juga telah memberikan arahan kepada TNI-Polri untuk mencari lokasi marjinal di setiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Pemerintah ingin melakukan penyaluran secara micro targeting tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat dan bantuan sosial," jelas Dedy.

Baca Juga: Mensos Risma Minta Masyarakat Waspada dengan Situs Palsu yang Mengedarkan Form Pendaftaran Bansos

Penyaluran bantuan tersebut, lanjut Dedy harus dapat terlaksana dengan cepat, khususnya bagi mereka yang berada di kawaasan bagian pinggiran.

"Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," tegas dia. 

Lebih lanjut Dedy menekankan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

"Kebijakan terbaru Mensos adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh tanah air," ucap dia. 

Menurut penjelasannya, Mensos memimpin langsung proses pemutakhiran data terpadu kesehatan kesejahteraan sosial (DTKS).

Pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus menerus dan dinamis, mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Baca Juga: Segera Cair, Begini Cara Cek Penerima Bansos, Bakal Dapat Tambahan Beras 10 Kg saat PPKM Darurat

Dalam proses pemutakhiran data, Dedy mengungkapkan Mensos melibatkan beberapa pihak seperti Polri, KPK, Kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, serta himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

"Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknolgi digital, selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat," ujarnya. 

Tak hanya itu, Dedy juga menuturkan bahwa Kementerian sosisal (Kemensos) telah menyiapkan 3 jenis Bansos yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan (BPNT), dan Kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Bapak-ibu se bangsa dan se tanah air, negara hadir, tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan," tegas Dedy.

"Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai pada asudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," sambungnya. 

Baca Juga: Catat, Luhut Mau Pemerintah Jemput Bola Salurkan Vaksin Covid-19 dan Bansos ke Daerah Pinggiran