Pekan Ini Tunggakan Klaim Penanganan Covid-19 Sebesar Rp 2,69 Triliun Turun

JAKARTA, KOMPAS.TV –Kementerian Kesehatan mulai pekan ini sudah bisa membayar tunggakan biaya penanganan Covid-19 yang diklaim oleh rumah sakit. Mekanisme audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memakan waktu lama mengakibatkan adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp2,69 triliun.

”Pembayaran dilakukan sejalan dengan proses audit BPKP  masih berlangsung. Jadi, tunggakan tidak bisa dilunasi secara langsung,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).  

Total, sepanjang tahun 2020, pemerintah menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit yang jumlahnya lebih dari Rp 23 triliun. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah sudah membayar tagihan klaim pasien Covid-19 pada tahun 2020 yang jumlahnya  Rp 20,63 triliun.

Melansir dari Kompas.id, Kementerian Keuangan telah membayarkan klaim senilai Rp 14,53 triliun untuk 200.545 pasien pada 1.575 rumah sakit rujukan. Di luar itu, tunggakan tahun 2020 yang telah dibayarkan pada 2021 sebesar Rp 6,1 triliun terdiri dari Rp 5,6 triliun ketelanjuran pembayaran menggunakan alokasi klaim 2021 (akan dilakukan audit BPKP) dan Rp 526 miliar dari buka blokir tunggakan 2020.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Diskon Listrik Diperpanjang hingga September 2021

Sementara sisanya, tunggakan biaya penanganan Covid-19 tahun 2020 yang nilainya Rp 2,69 triliun dalam beberapa waktu terakhir sudah ada dalam proses penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

”Sisa tunggakan tersebut mulai bisa dicairkan senin (5/7/2021) atau selasa (6/7/2021) oleh Kementerian Kesehatan,” kata Isa.

Adapun untuk paruh pertama tahun ini, lanjutnya, Kementerian Keuangan sudah menganggarkan Rp 10,6 triliun yang telah 100 persen terpakai hingga 30 Juni 2021. Adapun untuk semester II-2021, pemerintah memperkirakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk klaim rumah sakit Rp 11,97 triliun.

”Untuk pencairan anggaran klaim rumah sakit penanganan Covid-19 di paruh kedua tahun ini, prosesnya sudah berlangsung dan akan bisa segera dicairkan,” kata Isa.

Anggota Komisi XI dari Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pelunasan tunggakan klaim rumah sakit harus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, rumah sakit menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 sehingga kinerja dan operasional rumah sakit harus diperkuat agar tidak kolaps.

”Dalam memberikan layanan, rumah sakit membutuhkan anggaran karena obat-obatan yang digunakan memakai dana operasional rumah sakit. Ini tidak murah dan apabila tidak diganti akan mengganggu aliran kas mereka,” ucap Saleh.

Baca Juga: Tunggakan Pemerintah untuk Pembayaran Tagihan RS Rujukan Covid-19 Ternyata Mencapai Rp 22,08 Triliun