Kompas TV nasional update

Berlaku Mulai 3 Juli 2021, Mal Akan Tutup Selama PPKM Darurat Jawa - Bali

Kamis, 1 Juli 2021 | 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo hari ini (01/07) mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang dan berlaku untuk wilayah di Jawa dan Bali.

Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19.

Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat akan menerapkan pembatasan yang lebih ketat dari kebijakan sebelumnya.

Pemerintah menurutnya akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengatasi penyebaran covid-19.

Keputusan pemberlakukan PPKM darurat ini menurut Jokowi diberlakukan setelah mendengar masukan dari ahli kesehatan, kepala daerah dan para menterinya.

Pemerintah juga yakin bisa menekan penyebaran kasus covid-19 dengan kerja sama semua pihak.

Sejumlah aturan akan diberlakukan dalam PPKM darurat.

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan menjelaskan sejumlah pembatasan yang akan diberlakukan lewat kebijakan ini.

Beberapa diantaranya adalah penutupan mall dan pusat perbelanjaan.

Sementara pasar tradisional dan swalayan yang menjual barang kebutuhan pokok boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

Luhut juga memastikan pemerintah masih bisa mengendalikan kasus covid-19.

Menanggapi keputusan penerapan PPKM darurat oleh Presiden Joko Widodo yang akan mulai berlaku pada 3 Juli, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan kodam jaya dan polda metro jaya untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Menurutnya koordinasi ini telah dilakukan dalam beberapa terakhir.

Sehingga Pemprov DKI saat ini tinggal menerapkan kebijakan tersebut pada tanggal 3 Juli nanti.

Bagi pengusaha, pelaksanaan PPKM darurat menjadi sebuah pukulan di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini.

Meski demikian Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yang juga merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Sarman Simanjorang menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam memerlakukan PPKM darurat.

Kadin meminta penerapan PPKM darurat harus bisa menekan laju pertambahan kasus covid-19.

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19